HARIAN JEJAK: Pakan baru
Tampilkan postingan dengan label Pakan baru. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pakan baru. Tampilkan semua postingan

Senin, 15 September 2025

Polri menegakkan hukum menjadi sahabat masyarakat nusa dan bangsa

 


HARIAN JEJAK, Pakan baru, (RIAU)|- Afriadi Andika sebagai Masyarakat Pemerhati Hukum dan praktisi hukum, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri)


HARIAN JEJAK, Polisi sebagai penegak hukum dan keadilan, dalam menegakan hukum sejatinya demi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Hukum adalah simbol peradaban demi kemanusiaan yang menunjukan pembelaan dan keberpihakannya bagi kemanusian. Mengapa demikian? Karena sumber daya manusia adalah aset utama bangsa, Afriadi Andika sebagai Masyarakat Pemerhati Hukum menegaskan kembali peran strategis Polri sebagai penjaga keamanan dan pengayom jiwa bangsa yang terus hadir di tengah masyarakat.


“Polri bukan semata institusi penegak hukum, tetapi juga pelindung dan pengayom masyarakat. Polri sejati adalah Polri yang dekat dengan rakyat, mengedepankan rasa kemanusiaan, serta menjadi sahabat dan pelindung seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Andika yang juga sebagai masyarakat pemerhati hukum dan praktisi Hukum ini.


“Teruslah hadir, dekat dengan rakyat, karena Polri sejati adalah Polri untuk masyarakat. Mari kita jaga semangat Bhayangkara dalam menjalankan tugas demi Indonesia yang  aman, tentram, damai, berkeadilan, dan sejahtera,” lanjutnya.


Andika  ini juga menyoroti pentingnya nilai-nilai Tribrata Polri yang menjadi pedoman dan semangat pengabdian insan Bhayangkara.


“Kami percaya dan berharap agar Polri dapat terus menjunjung tinggi Tribrata dalam menjalankan tugasnya. Yaitu berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan pada Tuhan YME, senantiasa menjunjung kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum, serta selalu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan ikhlas. Dengan itu semua, maka kepercayaan publik akan semakin tumbuh, bangsa kita semakin kokoh dengan keamanan dan ketertiban yang terjamin,” tegasnya.


Polri harus kembali Ke jati diri sebagai Bhayangkara negara dan mengingat juga ada oknum yang berperilaku buruk, tapi lebih banyak oknum polisi yang tulus dalam bertugas untuk melayani masyarakat.


Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum." Ayat ini menjelaskan fungsi dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga kamtibmas di Indonesia. 


Meningkatkan kembali kepercayaan publik untuk fondasi utama Bhayangkara mengabdi untuk kejayaan nusa dan bangsa, serta senantiasa memegang teguh Tribrata dan Catur Prasetya,” Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang tiada henti bagi bangsa dan negara. Maju dan jayalah selalu Polri!” tutupnya. 


(Andika)

Sabtu, 23 Agustus 2025

Afriadi Andika Tegaskan Netralitas RT/RW, Ingatkan Bisa Kena Sanksi Pidana Jika Terseret Politik

 



HARIAN JEJAK, Pakan baru, (RIAU)|- Afriadi Andika, S.H,. M.H. sebagi masyarakat permahati Hukum dan praktisi hukum menjadi sorotan beberapa dari media menyatakan dukungan penuh terhadap program perda lama Nomor 12 tahun 2002 untuk pemilihan RT & RW kota Pekanbaru. Pernyataan ini disampaikannya kepada awak media pada Jum'at (23/8/2025).


Menurut Afriadi Andika, DPRD Kota Pekanbaru sepakat mendukung program ini. Andika menilai, kebijakan ini mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan dan mengurus administrasi pemerintahan yang berkualitas, dan inklusif. 


Dewan perwakilan rakyat sebagai wakil rakyat yang membentuk Undang-undang dan pengawasan, pengontrol, dan pengendali terhadap kinerja lembaga eksekutif sebagai lembaga pelaksana undang-undang Ini adalah langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan keadilan akses pelayanan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Andika.


RT dan RW yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang ada didesa ataupun kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga berfungsi untuk sebagai perantara penyampaian kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pemerintah kelurahan, daerah maupun nasional dan juga sebagai lembaga pertama penerima aspirasi dan kepentingan masyarakat.


Rukun Tetangga (RT) ialah salah satu jenis dari lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) berdasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. 

peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.


Melalui Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD diberi mandat untuk menyusun, membahas, dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat daerah. Dalam proses penyusunan Perda, aspirasi masyarakat menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan. Kehadiran DPRD diharapkan bukan hanya menjadi corong formal lembaga legislatif, melainkan sebagai representasi langsung dari suara rakyat.


Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan dan di balik keresahan itu ada harapan. 


Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat," katanya. 


Larangan berpolitik RT dan RW terlibat aktif dalam kegiatan seperti menjadi anggota partai politik atau tim kampanye.


Pemilihan RT dan RW tidak berasal dari satu golongan atau partai politik tertentu. Prinsipnya jelas, harus musyawarah mufakat dan pemilihan tanpa adanya intervensi,” tegasnya. (ADK)

Sabtu, 12 Juli 2025

Akibat Penelantaran dan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Suaminya yang WNA, Nya Eka Minta Polresta Pekanbaru Tangkap Pelaku

 



HARIAN JEJAK,  Pekan baru, (RIAU)|-Bertempat disalah satu Cafe di dijalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Salah satu WNI yang bernama Ny. Eka Octaviani menggelar konferensi pers terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penelantaran yang dialaminya. Jumat (11/6/2025)


Sebelumnya, Ny. Eka Octaviani, telah melakukan pengaduan ke Polresta Pekanbaru, berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, Nomor: SPLP/436/VI/2025/Polresta Pekanbaru, tanggal 20 Juni 2025 pukul 11.45.



Kepada awak media, Ny. Eka, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa dirinya melangsungkan pernikahan nya dengan Warga Negara Asing ( WNA ) berinisial AB, pada bulan Februari 2018. Sejak awal pernikahan nya, Ny. Eka, kerap kali mendapatkan KDRT sejak awal pernikahan.


Berjalannya waktu, setelah usia 6 bulan pernikahannya, Ny. Eka, mendapatkan informasi bahwa AB, sebelumnya telah mempunyai seorang istri yang berasal dari Philipina tapi warga negara amerika dan ini tentunya Ny. Eka merasa tertipu.


” Pada tahun 2019, tepatnya di salah satu Hotel mewah di Jakarta, Saya mengalami Kekerasan yang serius ( Ditampar, dipukuli, dijambak, dll ), beruntung pada saat itu ada pihak Hotel yang membantu,” ungkap Ny. Eka.


Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi lagi konflik Rumah Tangga yang serius ( Tidak bisa “disebutkan” ), namun Ny. Eka, tetap mempertahankan Rumah Tangga nya.


” Berjalannya waktu, pada tahun 2022, konflik KDRT kembali terjadi, sehingga membuat Tangan sebelah kanannya patah, sehingga dilarikan di salah satu Rumah Sakit ( RS ), yang ada dikota Pekanbaru, dan menjalani operasi, hingga dirawat lebih kurang satu bulan lamanya di RS,” ungkap Ny. Eka, sambil tersedu-sedu.


Lebih lanjut Ny. Eka, mengatakan bahwa dirinya sangat terpukul, karena AB, secara dia-diam telah menikahi seorang wanita asal Bekasi yang berinisial KS, pernikahan secara diam diam ini terjadi pada bulan Juli 2024, yang pada akhirnya KS diceraikan oleh AB, kejadian ini akhirnya diketahui oleh Ny. Eka.


Sejak bulan Januari 2024 sampai Juni 2025, Ny. Eka, sudah tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin, disini terjadi kesepakatan antara saya dan AB, dihadapan penyidik Polresta Pekanbaru yang pada saat itu.


Kesepakatannya yaitu AB, memberikan uang kewajibannya yang selama ini ditelantarkan sebesar Rp. 240.000.000.,(Penelantaran yang dia lakukan dari bulan Januari 2024 hingga September 2024), pembayaran ini diangsur Rp.40 Jt/ bulannya, mulai dibayar nya pada bulan november 2024 hingga Juni 2025), terang Ny. Eka.


Saya berharap agar Pihak Kepolisian dalam hal ini Polresta Pekanbaru, segera menindaklanjuti pengaduan yang telah saya adukan sejak tanggal 20 Juni 2025, karena kalau sempat tidak segera ditindaklanjuti atau dipanggil AB, di khawatirkan jika ini lambat di proses di khawatirkan masa visa habis dan proses hukum belum di selesaikan, dan berujung AB dideportasi oleh pihak yang berwenang.


Sementara AB harus menyelesaikan tanggung jawab nya dari perbuatan yang dia lakukan. Diketahui, masa berlaku Visa AB over stay diperkirakan pada tanggal 6 Agustus 2025., ( Lebih kurang 25 Hari lagi ), kata Ny. Eka dalam keterangan Persnya.(Tim)


Bersambung,,,,……

Kamis, 10 Juli 2025

Diduga ada Mafia Tanah di kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan damai masyarakat sulit dalam pengurusan Surat Tanah

 



HARIAN JEJAK, Diduga ada Mafia Tanah di kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan damai masyarakat sulit dalam pengurusan Surat TanahPekanbaru – Sengketa tanah yang mencuat di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, kian memanas setelah muncul dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum lurah setempat. Hal ini menjadi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Afriadi Andika, S.H., M.H., seorang masyarakat pemerhati hukum yang menyebut adanya kejanggalan dalam pernyataan yang disampaikan lurah melalui media massa.


Dalam sebuah pemberitaan, disebutkan bahwa lurah Tangkerang Barat menyatakan tanah bersertifikat resmi bernomor 5022368 telah terbit sejak tahun 1982. Namun, munculnya surat keterangan garapan (SKGR) pada tahun 1999 yang kemudian diklaim sebagai dasar penerbitan sertifikat baru menimbulkan pertanyaan besar. Terlebih lagi, surat tanah baru bernomor 927-2398 terbit dengan tanggal, bulan, tahun, dan jam yang sama—hal ini dianggap janggal oleh masyarakat.


> “Saya menduga ada kejanggalan serius dalam keterangan yang disampaikan oleh oknum lurah. Ini harus diusut tuntas agar tidak merugikan masyarakat,” ujar Afriadi Andika.


Afriadi Andika, S.H., M.H. sebagai masyarakat pemerhati Hukum dan seorang praktisi hukum menyebutkan, dugaan maladministrasi dalam proses penerbitan SHM muncul karena dalam SHM Kantor Pertanahan Kota Administrasi pekanbaru Provinsi Riau tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada warga sebelum pengukuran dilakukan. Warga yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang diukur tidak mengetahui aktivitas pengukuran.


Afriadi Andika menilai, pendaftaran tanah di Pekanbaru terkhusus kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan damai telah dilakukan secara sporadik atas permohonan yang berkepentingan. Berdasarkan hasil investigasi dan informasi, tanah warga yang diklaim oleh seseorang dengan objek SHM tidak mengetahui kedatangan petugas ukur sehingga tidak menandatangani atau tidak memberikan persetujuan batasbidang-bidang tanah yang diukur.


tindakan petugas ukur tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan atau perbuatan penyompangan terhadap prosedur yang telah diatur dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) sampai (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.


Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 13 ayat (2) UUPA juga mengharuskan Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli masyarakat. Merujuk pada ketentuan ini, Afriadi Andika, S.H., M.H. berpendapat bahwa telah terjadi monopoli dalam penguasaan hak atas tanah masyarakat kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan damai oleh yang diduga klien tanah dan atau diduga mafia Tanah. 


Menurutnya, aturan bukan dibuat untuk dilanggar, melainkan menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas yang sesuai dengan hukum dan etika.


Lurah Harus Menjunjung Tinggi Integritas


Afriadi menegaskan bahwa seorang lurah harus memiliki integritas tinggi, bersikap jujur, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan publik pun harus diberikan secara adil, cepat, dan akurat, sesuai prinsip keadilan.


“Seorang lurah bertanggung jawab penuh atas segala kebijakan yang diambilnya. Ia harus menjaga kehormatan jabatannya dan menaati semua aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.


Perlindungan Hukum Harus Ditegakkan


Sengketa tanah ini juga berkaitan erat dengan hak kepemilikan dan legalitas yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Peraturan ini memberikan kejelasan hukum dan perlindungan kepada pemilik tanah yang sah dari klaim ilegal pihak lain.


Afriadi menuntut agar kasus ini ditangani serius oleh instansi terkait seperti Presiden Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Menteri ATR/BPN, serta Komisi II dan III DPR RI untuk berada ditengah masyarakat yang tertindas dalam pengurusan tanah Tersebut. 


> “Segera periksa oknum RT 04, RW 08, Lurah Tangkerang Barat, Camat Marpoyan Damai, serta jajaran BPN Pekanbaru. Ini tuntutan publik untuk menghadirkan kepastian hukum,” tegasnya.


Pentingnya Keadilan dalam Pengelolaan Pajak Tanah


Sebagai tambahan, publik juga diingatkan soal perbedaan antara regulasi perpajakan yang berlaku, seperti UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP dan PBB-P2 yang diatur dalam UU 1/2022, serta Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Hal ini menandakan perlunya pemahaman hukum yang kuat dalam setiap proses pengurusan dan pengelolaan tanah.


Kesimpulan:

Hal ini cukup jelas ditegaskan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menguatkan posisi Hukum tindakan penguasaan Fisik selama bertahun-tahun.


Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa kejujuran, akuntabilitas, dan kepatuhan pada hukum harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan. Sengketa tanah bukan hanya soal lahan, tetapi soal keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. (Dika)

Ad Placement

Intermezzo

Travel

Teknologi