HARIAN JEJAK: Riau
Tampilkan postingan dengan label Riau. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Riau. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 April 2026

Bukan Gertakan! AMI Resmi Laporkan 7 Media, Dugaan UU Pers dan ITE Menguat

 


HARIANJEJAK, Pekan baru, RIAU|- 7 (tujuh) media online abal-abal resmi dilaporkan, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP AMI).


" Hari ini Rabu (15/4/2026, kita resmi telah melaporkan dugaan berat pelanggaran Undang-Undang Pers dan Pencemaran Nama Baik (ITE) ke Mapolda Riau yang berlokasikan Jl Patimura." ucap Ismail Sarlata dalam pres rilis resminya kepada media


Dalam laporan tersebut, kita juga telah melampirkan beberapa alat bukti dugaan pelanggaran keras UU Pers dan pencemaran nama baik (ITE). Diantaran :

1. Surat jawaban dari Dewan Pers atas laporan DPP AMI ke Dewan Pers, sebagai dasar laporan ke Mapolda Riau

2. Screen Shoot Pemberitaan mulai dari pemicu Konflik hingga dugaan pencemaran nama baik Aliansi Media Indonesia (AMI)

3. Screnshoot Box Redaksi yang tidak mencantumkan nama,nama penanggungjawab dan alamat redaksi secara terbuka. Sehingga diduga keras Tabrak UU Pers pasal 5, 9 dan 12 , serta dugaan media abal-abal. beber Ismail Sarlata


Tidak hanya melampirkan beberapa alat bukti tersebut diatas, kita juga meminta pihak Polda Riau untuk memanggil dan meminta keterangan kepada beberapa oknum diantaranya :


1. Oknum Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Pekanbaru Provinsi Riau, yang diduga sebagai pemicu awal Konflik dikalangan pers hingga terjadinya dugaan mencuatnya berita Fitnah (bohong), pencemaran nama baik Pers dan organisasi pers (ITE) serta memberikan informasi menyesatkan sebagai narasumber utama, kepada oknum wartawan dan tujuh media online abal-abal yang saat ini dilaporkan di Mapolda Riau (bukti berita terlampir)

2. Oknum wartawati berinisial RS, dan mengaku sebagai Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Pekanbaru Provinsi Riau. Yang turut diduga menyebarkan berita dan atau informasi sebagai penulis maupun sebagai Narasumber Utama kepada ke tujuh media online abal-abal tersebut (bukti berita terlampir)

3. AY, Oknum ASN di Diskominfo Kab.Gayoh Luwes Provinsi Aceh yang turut diduga lakukan dugaan tindak pidana pelanggaran UU Pers dan ITE. tambah Ismail


Pemanggilan, dan permintaan keterangan oleh pihak Polda Riau kepada ke tiga oknum tersebut diatas, merupakan langkah awal untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pelanggaran keras UU Pers dan UU ITE menjadi terang.


" Kita juga meminta agar pihak Polda Riau, dapat melakukan koordinasi serta permintaan keterangan kepada Dewan Pers sebagai penguat akan surat dari Dewan Pers yang diperoleh AMI. Bahwasanya benar ke tujuh media online tersebut diduga media abal-abal serta lakukan dugaan tindak pidana pelanggaran UU Pers dan ITE. Serta sebagai wujud dari pelaksanaan dari mata Kerjasama Antar Polri dan Dewan Pers dalam penegakan Kemerdekaan Pers, memberantas penyalah gunaan terhadap profesi pers dan media abal-abal di Provinsi Riau." pinta Ismail


Tindakkan yang dilakukan, demi menjaga Marwah DPP AMI, Organisasi Pers lainnya yang ada di Riau, dan demi memberantas media-media abal-abal serta menjawab tantangan yang disampaikan oleh tujuh media online dalam pemberitaannya berjudul " Tudingan Pelanggaran Pers Dinilai Tidak Berdasar, Media Online Tantang Pembuktian, Siap Tuntut Balik DPP AMI, dan Tegaskan Berita Demi Kepentingan Publik." yang diunggah pada 9 Maret 2026. tutup Ismail Sarlata dengan tegas dan geram....Bersambung


Sumber : DPP AMI

Selasa, 14 April 2026

Marwah Pers Dipertaruhkan! AMI Gaspol Laporkan 7 Media Kontroversial

 


HARIANJEJAK,  Pekan baru, (RIAU) |- Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP AMI) segera laporkan 7 (tujuh) media online ke Mapolda Riau atas dugaan pelanggaran serius Undang-Undang Pers hingga UU ITE.


“Benar, tujuh media online yang diduga abal-abal kami laporkan. Ini bukan gertakan, ini langkah tegas,” tegas Ismail Sarlata dalam rilisnya, Selasa (14/4/2026).


Langkah ini bukan tanpa alasan. DPP AMI menilai, ketujuh media tersebut diduga kuat beroperasi di luar koridor hukum dan etika jurnalistik.


Tujuh media yang dilaporkan antara lain:


www.sorotkasus.online

www.suaraintegritas.online

www.indonesianews24.online

www.analisaanews.online

www.koalisinews.online

www.tribun21.online

www.jakartaupdate.online


Mereka diduga:


1. Melanggar UU Pers

2. Mengabaikan Hak Jawab

3. Menyebarkan informasi fitnah (bohong) dan tendensius

4. Mencatut nama DPP AMI tanpa izin


Salah satu pemicunya adalah pemberitaan pada Maret 2026 lalu, yang menyeret nama AMI tanpa konfirmasi. Parahnya, ketika dipersoalkan, enam dari tujuh media tersebut diatas justru balik menantang dan mengklaim siap menuntut AMI.


Sebagaimana berita yang di unggah pada 9 Maret 2026, berjudul " Tudingan Pelanggaran Pers Dinilai Tidak Berdasar, Media Online Tantang Pembuktian, Siap tuntut Balik DPP AMI dan Tegaskan Berita Demi Kepentingan Publik."


“Mari kita buktikan bersama di hadapan hukum. Apakah benar ke tujuh media tersebut sah dimata hukum? Apakah produk jurnalistiknya valid, dan dapat dinyatakan produk pers berbadan hukum Indonesia? Atau hanya sekadar konten liar tanpa dasar?” sindir Ismail tajam.


 “Akankah Hak Jawab di Kirim ke Kuburan/ke Pemakaman Umum?, jika alamatnya tak jelas !”


DPP AMI juga menyoroti tidak adanya identitas jelas dalam box redaksi di media-media tersebut—tanpa penanggung jawab, tanpa alamat.


“Bagaimana hak jawab mau dikirim? Alamat saja tidak jelas. Mau dikirim ke mana? Pemakaman umum?” ujar dan tanya Ismail dengan nada geram.


Surat Jawaban dari Dewan Pers, akan laporan DPP AMI Jadi Landasan


Langkah hukum, yang dilakukan DPP AMI diperkuat dengan:


1. Surat Dewan Pers No. 426/DP/K/IV/2026, yang ditujukan kepada DPP AMI tertanggal 9 April 2026

2. Laporan resmi DPP AMI ke Dewan Pers, tertanggal 7 Maret 2026

3. Peraturan Dewan Pers No. 03/2019 tentang Standar Perusahaan Pers


DPP AMI menilai, ketujuh media tersebut tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan pers berbadan hukum Indonesia.


Tak berhenti di UU Pers, AMI juga menyeret perkara ini ke ranah UU ITE.


Media-media tersebut diduga:


1. Menyebarkan informasi fitnah (bohong) dan/atau menyesatkan

2. Berpotensi merugikan publik secara material


Ancaman hukumannya tidak main-main:

👉 Penjara hingga 6 tahun

👉 Denda hingga Rp1 miliar


Laporan AMI juga merujuk pada Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers dan Polri tentang:


a. Perlindungan kemerdekaan pers

b. Penindakan penyalahgunaan profesi wartawan


Ismail Sarlata juga menegaskan, ini bukan sekadar konflik biasa.


“Ini soal marwah pers. Kalau dibiarkan, siapa saja bisa mengaku media, lalu menulis seenaknya tanpa tanggung jawab,” tegasnya.


Pesan keras DPP AMI jelas:

👉 Pers harus profesional, berbadan hukum, dan taat aturan.

👉 Jika tidak, siap-siap berhadapan dengan hukum.......Bersambung


Sumber : DPP AMI

Ad Placement

Intermezzo

Travel

Teknologi